Kebijakan Serta Perbedaan Masa Awal Dengan Akhir Pendudukan Jepang di Indonesia

A. Kebijakan pada masa pendudukan jepang di indonesia

1. Kebijakan di bidang Pemerintahan

Pada awalnya jepang membolehkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi disamping menggunakan bahasa Jepang,Bendera Merah Putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru, mengikutkan rakyat dalam berbagai organisasi resmi pembentukan Jepang begitu juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Namun itu semua hanya untuk menarik simpati rakyat indonesia, tak lupa juga jepang menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majelis Islam tetap berdiri. Pada akhirnya rakyat diharuskan menyerahkan besi tua, semua harta peninggalan Belanda, hasil perkebunan, ataupun pabrik disita.

2. Kebijakan di bidang Pendidikan

Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi/perbedaan yang diterapkan Belanda. Pada pemerintahan Jepang, siapa saja boleh mengenyam/merasakan pendidikan. Rakyat dari lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Jepang pun juga menerapkan jenjang pendidikan formal seperti di negaranya yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun.Dimana sistem ini masih diterapkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini.

Usaha Jepang dalam menjepangkan rakyat Indonesia termasuk juga para siswa dilihat dengan adanya pelajaran bahasa Jepang meskipun dalam bentuk stensilan yang khusus disusun untuk mempelajari bahasa Jepang. Disamping mempelajari bahasa Jepang diajarkan pula huruf abjad Jepang.Sejak kelas satu mulai di perkenalkan huruf Jepang dari abjad Katagana,selanjutnya untuk kelas-kelas tinggi diajarkan abjad Hiragana dan kemudian abjad Kanji.

Begitu pula dengan para gurunya, diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan.Kebijakan lain yang diterapkan Jepang yaitu para siswa termasuk guru-gurunya harus upacara dan menunduk kearah matahari terbit dengan cara rukuk atau (membungkuk)yang disebut upacara Seikeirei.

Hal ini dapat dipahami,pendidikan yang diberikan Jepang pada rakyat pribumi semata-semata hanya untuk kepentingan Jepang,tanpa memikirkan kemajuan pendidikan rakyat pribumi,karena melalui pendidikan,pemerintahan Jepang mulai memasukkan rasa simpati kepada rakyat,terutama dalam mengenyam pendidikan,yang di zaman belanda untuk masuk Sekolah rakyat saja sangat susah,hanya orang tertentu saja yang diperbolehkan untuk sekolah.Sedangkan Jepang sebaliknya,namun tujuan sebenarnya untuk menjepangkan rakyat Indonesia dan rasa kecintaan kepada Jepang.

3. Kebijakan Politik

Pada masa pendudukan Jepang,semua partai politik rakyat pribumi dibubarkan dan dihapuskan,surat kabar dihentikan keberadaannya serta dilarang untuk menerbitkannya dan harus digantikan dengan koran Jepang-Indonesia.Pemerintah Jepang melarang rakyat pribumi untuk menghentikan semua bentuk perkumpulan,dan Jepang akan mengendalikan seluruh organisasi nasional,dan dalam bidang politik pemerintahan, Jepang juga membentuk 8 bagian pada pemerintah pusat dan bertanggung jawab pengelolaan ekonomi pada syu (karesidenan). 

4. Kebijakan dalam berbagai Organisasi

Masa pendudukan Jepang partai politik serta militer dibubarkan dan dibentuk perkumpulan atau organisasi yaitu:

a) Gerakan 3A ,dengan isinya : Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia, Yang dipimpin oleh Syamsuddin. Tujuannya didirikan untuk menanamkan kepercayaan kepada rakyat bahwa Jepang adalah pembela Indonesia.

b) MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia). Organisasi ini masih tetap berjalan karena masih diperbolehkan Jepang karena tidak termasuk kedalam partai politik. Pemimpinnya KH. Masmansyur

c) PUTRA (Pusat tenaga rakyat) dibentuk pada 1 Maret 1943, yang dipimpin oleh empat serangkai yaitu: Ir.Soekarno, Moh.Hatta, KH.Dewantara dan KH.Masmansyur. Tujuannya dibentuk untuk memberikan pembelaan kepada Jepang. Tetapi bagi tokoh-tokoh Indonesia justru untuk membina kader-kader bangsa dan menggembleng mental rakyat agar mampu berjuang menuju kemerdekaan.

d) Badan Pertimbangan Pusat (Chuo Sang In). Chuo Sang In dibentuk pada tanggal 5 September 1943 atas anjuran Perdana Menteri Jenderal Hideki Tojo. Ketuanya adalah Ir.Soekarno dan dua orang wakil yaitu R.M.A.A. Kusumo Utoyo dan dr.Buntaran Martoatmojo. Tugas badan ini adalah memberi masukan dan pertimbangan kepada pemerintah Jepang dalam mengambil keputusan.

e) Peta (Pembela Tanah Air), untuk mempertahankan tanah air Indonesia, pada tanggal 3 Oktober 1943 Jepang membentuk barisan sukarela yang disebut Pembela Tanah Air yang disingkat PETA. Peta ini terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia yang dilatih sebagai prajurit di bawah pengawasan opsir-opsir Jepang. Namun kemudian Peta inilah yang kemudian menjadi inti dari Tentara Nasional Indonesia pada zaman Revolusi Kemerdekaan.

f) Jawa Hokokai (Gerakan kebaktian Jawa). Dibentuk pada tahun 1944. Organisasi ini dibentuk karena semakin memanasnya perang Asia Pasifik dan memiliki tiga dasar yaitu: mengorbankan diri, mempertebal persaudaran dan melaksanakan tugas untuk Jepang.

5. Kebijakan dibidang Militer

Pada bulan April 1943, pemerintah militer Jepang secara intensif mulai mengorganisir barisan pemuda. Barisan pemuda ini berciri semi militer maupun militer. Tujuan Jepang adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar mampu mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan pasukan Sekutu. Berbagai barisan pemuda yang berbentuk semi militer, antara lain Seinendan, Fujinkai, dan Keibodan. Berikut ini wajib militer yang dibentuk untuk membantu Jepang menghadapi Sekutu.

a) Seinendan (Barisan pemuda). Sejarah mencatat pembentukannya ada yg bulan maret dan ada juga yang mengatakan bulan April 1943, dengan anggota para pemuda yang berusia 14-25 tahun.

b) Keibodan (Barisan pembantu polisi/ pejuang kewaspadaan), dibentuk pada 29 April 1943. Dengan anggotanya yang berumur 25-30 tahun.

c) Fujinkai (Barisan wanita) dibentuk pada bulan Agustus 1943.yang berusia 15 tahun keatas.

d) Gakokotai (barisan pelajar) adalah organisasi yang mengikutsertakan pelajar untuk berperang karena desakan militer akibat peperangan.

e) Heiho (Pasukan pembantu) sebagai bagian dari AD dan AL Jepang, dibentuk bulan April 1943, yang berusia 18-25 tahun.

f) Peta (Pembela tanah air).

g) Jawa Hokokai (Kebaktian rakyat Jawa). Harus berbakti kepada Jepang. Jepang menancapkan kebijakannya dan bermaksud memanfaatkan rakyat Indonesia untuk kepentingan Jepang.

h) Barisan Pelopor.

Pada tahun 1944, Jepang semakin terdesak dalam perang Pasifik. Satu demi satu daerah pendudukannya jatuh ke tangan pihak sekutu. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat Indonesia, pada tanggal 14 September 1944 dibentuklah Barisan Pelopor, sebagai bagian dari Jawa Hokokai. Barisan pelopor ini merupakan organisasi pemuda pertama di masa penjajahan Jepang yang dibimbing langsung oleh kaum nasionalis Indonesia. Pimpinan organisasi dipegang oleh Ir. Soekarno.

6. Kebijakan dibidang Agama

Kebijakan Jepang terlihat ketika memasuki Indonesia dengan janji-janji yang membuat rakyat Indoneisa begitu yakin atas tindakan-tindakannya, yang sama sekali membuat rakyat tidak pernah mengira Indonesia akan menjadi jajahannya, seperti yang saya kemukakan diatas. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yg dominan beragama Islam, dan bisa kita lihat dari Sabang sampai Merauke. Awal masuknya Jepang ke Indonesia, sebagai contoh Jepang juga pernah masuk ke Aceh yang merupakan pusat dari agama Islam. Awal pendudukan Jepang diIndonesia khususnya Aceh ini, memberikan harapan kebahagiaan rakyat Aceh yang akan menghormati agama Islam.

Namun pada kenyataannya, setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia semua janji yang diucapkan di ingkarinya dan mulai bersikap keras. Harapan rakyat terhadap Jepang yang semula bersemi mulai sirna. Tidak ada lagi harapan bahwa Jepang akan menjadi pembela rakyat dan pelindung agama Islam.

7. Kebijakan dibidang Sosial-Budaya

Kebijakan disini dapat kita lihat melalui penyerahan hasil panen berupa padi rakyat secara paksa,penyerahan ini tentulah menyengsarakan rakyat. Disebabkan keinginan Jepang bukan sekedar permintaan tapi merupakan tuntutan yang harus dipenuhi masyarakat, Begitulah kekajaman Jepang. Akibatnya banyak yang menderita kelaparan, rakyat menderita kemiskinan, menurunnya kesehatan masyarakat, keadaan sosial semakin memburuk. Dalam hal pakaian, rakyat terpaksa memakai baju dari goni, sehingga banyak berjangkit penyakit kulit, serta angka kematian semakin meningkat.

8. Kebijakan dibidang Ekonomi

Jepang menggunakan cara untuk dapat memenuhi kebutuhan perang dan industrinya, dengan eksploitasi terhadap sumber daya alam Indonesia. Hal ini berupa ekploitasi bidang hasil pertanian, perkebunan, hutan, bahan tambang dll. Hasil kurasan nya ini hanya untuk keuntungan dan kepentingan Jepang sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dampaknya dari ekpokitasi besar-besaran ini merugikan bangsa Indonesia dan kesengsaraan berupa kekurangan sandang, pangan. Rakyat harus terus menjalani hidupnya dalam serba kekurangan, dan parah lagi bahan makanan dibawa Jepang untuk para prajuritnya, sementara rakyat Indonesia mati kelaparan.

Pemerintah Jepang pun mengawasi kegiatan perekonomian pada sisa-sisa barang perdagangan, sekaligus memonopoli. Setiap hasilnya harus diserahkan kepada Jepang. Jadi konsekuensinya SDA dan masyarakatnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan perang. Sehingga rakyat Indonesia mengalami kelemahan fisik, dan kekurangan material.

B. Perbandingan masa awal dengan akhir pendudukan Jepang di Indonesia

Jepang pada mulanya mendapat sambutan baik oleh sebagian rakyat Indonesia karena mereka datang dengan semboyan sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. Namun pendudukan Jepang di Indonesia dalam beberapa bulan saja telah menunjukkan kekejamannya, bala tentara Jepang melakukan penindasan, pemerasan tenaga, perampasan kekayaan alam dan sebagainya. Semua organisasi politik yang ada pada saat itu dilarang. Satu-satunya organisasi politik berdasarkan agama Islam dibentuk pada zaman Jepang adalah Masyumi (Majelis Syuro Muslimin) pada tanggal 22 November 1943. Pada akhirnya rakyat mulai kehilangan kepercayaan kepada Jepang dan mulai melakukan perlawanan perlawanan.

Pada akhir tahun 1944, Jepang semakin terdesak, beberapa pusat pertahanan di Jepang termasuk kepulauan saipan jatuh ke tangan Amerika Serikat. Terdesaknya pasukan Jepang diberbagai front menjadi berita menggembirakan bagi bangsa Indonesia. Harapan bangsa Indonesia agar terjadi perubahan sikap terhadap penguasa Jepang ternyata terwujud. Jepang semakin terpuruk, semangat tempur tentara Jepang makin merosot dan persediaan senjata dan amunisi terus berkurang dan banyak kapal perang yang hilang, keadaan semakin diperburuk dengan perlawanan rakyat yang semakin menyala.

Salah satu pertempuran yang membawa dampak negatif bagi Jepang adalah Pertempuran Laut Karang atau Laut Koral (1942). Pertempuran ini tercatat sebagai pertempuran laut pertama yang melibatkan kapal-kapal perang kedua belah pihak. Serangan Jepang dapat ditahan oleh Amerika Serikat. Pada pertempuran ini Jepang mengalami kerugian dengan rusaknya berbagai kapal induk. Kekalahan Jepang pada pertempuran selanjutnya dikarenakan Amerika Serikat mampu mengetahu strategi yang akan dipakai oleh Jepang melalui penyadapan.

Jepang semakin dipersulit dengan adanya berbagai perlawanan yang berlangsung dibeberapa daerah di Indonesia. Perlawanan terhadap Jepang antara lain di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, Perlawanan rakyat Tasikmalaya dipimpin oleh KH. Zainal Mustofa, dan Perlawanan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Hal-Hal tersebut berdampak bagi pemerintahan yang ada di Jepang. Pada tanggal 17 Jui 1944, Jenderal Nideki Tojo diganti oleh Jenderal Koniaki Koiso. Pada tanggal 7 september 1994 Jenderal Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dikemudian hari. Pada 1 Maret 1945, panglima Jepang Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan pembentukan badan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekan Indonesia (BPUPKI). Seiring berjalannya BPUPKI, pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hirosima dibom atom oleh sekutu dan pada tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkannya BPUPKI dan dibentuklah PPKI(Panitia persiapan kemerdekana Indonesia). PPKI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno beserta Moh. Hatta dan Dr. Rajiman Widyadiningrat berangkat ke Dalat, vietnam pada 2 Agustus 1945 bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kemerdekaan Indonesia.

Amerika Serikat kemudian membom atom kedua kota yang ada di Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Pemilihan kedua kota itu dikarenakan kedua kota tersebut merupakan pusat industri di Jepang. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada Sekutu dan berakhirnya juga masa pendudukan Jepang di Indonesia. Akan tetapi Jepang harus tetap menjaga status quo sebelum kedatangan Sekutu. Bangsa Indonesia memanfaatkan kondisi yang demikian itu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum Sekutu datang, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno di damping oleh Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian maka berakhirlah kekuasaan Jepang di Indonesia, dan Indonesia muncul menjadi satu negara yang merdeka.

Kesimpulannya, jika dibandingkan, Masa awal pendudukan Jepang di Indonesia bisa dibilang "Keras" dan menyengsarakan bangsa Indonesia. Kebijakan-Kebijakan Jepang sangat tidak menguntungkan rakyat Indonesia dan hanya bertujuan untuk kepentingan Jepang. Sedangkan masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia cukup longgar. Dikarenakan Jepang berada dalam kondisi tidak stabil dimana Jepang mulai kalah dalam berbagai pertempuran melawan Sekutu, sedangkan perlawanan-perlawanan dari Indonesia semakin berkobar. Ditambah mulai munculnya para cendekiawan seperti Ir.Soekarno, Sutan Syahrir dan Moh. Hatta yang terus menyebarkan semangat kemerdekaan.

Anggota Kelompok :

1. Bima Aji K (08)

2. Chandraka Rahsa K (10)

3. Fahrezi Rizal N F (14)

4. Rizky Murdiana (23)

5. Zulifa Khoirul U (31)

Read More

Kebijakan Pokok Tiga Tahun Penjajahan Jepang

Tujuan utama kedatangan Jepang di Indonesia pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan perang yang pada saat itu jepang terlibat dalam perang dunia kedua dengan mengekploitasi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dan juga memanfaatkan tenaga pribumi secara “murah”, untuk itu Jepang melakukan “pendekatan” terhadap rakyat Indonesia dengan beberapa usaha.

POLITIK

Pemerintah militer Jepang melarang berdirinya partai-partai politik di Indonesia. Semua organisai politik yang tumbuh pada zaman Belanda dibubarkan kecuali Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). MIAI tidak dibubarkan oleh Jepang karena pada prinsipnya Jepang dan MIAI sama, yaitu menolak Barat. Kegiatan politik Pergerakan Nasional Indonesia dikendalikan oleh Jepang dengan tujuan untuk membantu Jepang dalam perang. Jepang berusaha untuk mengerahkan semua orang demi usaha perangnya.

EKONOMI

Kegiatan ekomoni masyarakat Indonesia pada masa Jepang diarahkan untuk kepentingan Jepang. Jepang berusaha untuk menguasai dan mendapatkan semua sumber-sumber bahan mentah untuk industri Jepang. Jepang dalam rangka untuk mewujudkan ambisinya melaksanakan konsep ekonomi Hakko ichiu bahwa Jepang berkeinginan untuk menjadikan seluruh kawasn Asia Pacifik ada di bawah kendali Jepang dengan Asia Pacifik Timur Raya.

PENDIDIKAN

Kegiatan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang mengalami penurunan yang drasts. Penurunan itu meliputi jumlah sekolah, jumlah murid, dan jumlah guru. Pada zaman Jepang untuk sekolah dasar hanya ada satu macam yaitu sekolah dasar lima tahun, sistem pengajaran dan kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan perang. Murid-murid diwajibkan masuk organisasi murid (pelajar yang disebut Gakutotai) mereka wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, juga wajib melakukan kerja bhakti (kinrohosy) antara lain mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk perang, misalnya menanam pohon jarak, menyiangi sawah, membasmi hama.

SOSIAL BUDAYA

Dibidang sosial, kehadiran Jepang selain membuat rakyat menderita kemiskinan karena kekurangan sumber daya alam, hal lain juga terjadi yang berupa pemanfaatan sumber daya manusia. Pengerahan tenaga manusia untuk melakukan kerja paksa (Romusha) serta dilibatkannya para pemuda untuk masuk dalam organisasi militer maupun semi militer.

Dibidang budaya terjadi keharusan menggunakan bahasa Jepang di samping bahasa Indonesia. Rakyat juga diharuskan membungkukan badan kearah timur sebagai tanda hormat kepada kaisar di Jepang pada setiap pagi hari (Seikerei). Hal ini tentu saja sangat menyinggung rakyat Indonesia yang mayoritas muslim, karena dianggap menyembah kepada kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan dewa matahari, padahal orang muslim hanya melakukan penghormatan kepada Allah SWT.

Nama Kelompok :

Abraham Gamma P (01)

Agas Prayustisio A (03)

Angga Budhi K (05)

Dea Novianingrum (11)

Erlangga Bisma K (13)

Sekar Milagusta (25)

Taufiq Ramadhan (27)

Read More

Kebijakan Pokok Masa Pendudukan Jepang di Indonesia

1. Kebijakan pada masa awal pendudukan Jepang di Indonesia

Begitu menduduki Indonesia, Jepang mempropagandakan kebijakan pemerintahan yang bersaudara. Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua dari bangsa Indonesia. Dikatakan pula bahwa bangsa Jepang adalah turunan Dewa. Oleh karena itu, kedatangannya di Indonesia harus dipandang sebagai pelindung yang akan mendatangkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, termasuk Indonesia.

Adapun prioritas kebijakan Jepang terhadap Indonesia ialah :

1. Menghapuskan pengaruh Barat
2. Memobilisasikan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepan

Usaha-usaha pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia meliputi:

1. Melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris dan memajukan pemakaian bahasa Jepang.
2. Memperkenalkan penggunaan kalender Jepang.
3. Melarang semua kegiatan politik dan membubarkan semua perkumpulan yang ada.

Masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun merupakan suatu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Pada saat Jepang menyerah, telah berlangsung perubahan luar biasa yang memungkinkan terjadinya revolusi Indonesia.

a. Bidang Pemerintahan

Wilayah Indonesia pada saat itu dibagi atas tiga daerah kekuasaan yaitu:

1) Sumatra dibawah Angkatan Darat ke XXV
2) Jawa dan Madura dibawah Angkatan Darat ke XVI
3) Kalimantan dan Indonesia timur dibawah Angkatan Laut Armada Selatan 2.

Pembagian tersebut membawa pengaruh perkembangan dan kebijakan daerah yang berlainan.

Untuk menarik simpati dan dukungan rakyat terhadap usaha perang, Jepang memberikan kesempatan rakyat Indonesia dalam urusan pemerintahan. Dewan Penasehat Pusat (Chuo Sangi In) dan Dewan Daerah (Shu Sangi Kai) dibentuk untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Sikap ramah dan lunak ini berlanjut, dimana lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih boleh dikibarkan. Para pemimpin politik yang dipenjara pada masa sebelumnya dibebaskan.

Birokrasi pemerintahan masa kolonial Belanda dilakukan perubahan. Jabatan gubernur jendral dihapus dan diganti kepala AL Jepang (Gunseikan). Sistem informasi/ pers dibentuk kantor berita Domei. Dalam aspek keamanan, seluruh rakyat dilibatkan agar ikut bertanggungjawab dalam keamanan daerah masing-masing.

Waktu itu, Jepang berusaha untuk menarik simpati dari bangsa ini agar tetap dipandang sebagai saudara tuanya. Rakyat diberi tahu bahwa yang menjadi musuhnya adalah Inggris, Belanda dan Amerika. Kesempatan dan kebijaksanaan Jepang yang demikian dapat juga dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam memperkuat perjuangan nasional. Hal ini terbukti dari gerakan para pemuda Indonesia yang terlibat dalam berbagai organisasi yang dibentuk Jepang. Pada masa itu, ada beberapa organisasi yang di bentuk oleh Jepang, antara lain:

1. Gerakan Tiga A

Pada masa pendudukan Jepang, semua partai politik dibubarkan, kemudian dibentuk organisasi atau perkumpulan baru. Organisasi yang mula-mula dibentuk pada tahun 1942 adalah Gerakan Tiga A.

Gerakan tersebut dipimpin oleh Mr. Samsuddin dan Shimizu. Tujuannya untuk menanamkan semangat membela Jepang. Tetapi, pada tahun 1943 gerakan itu dibubarkan karena tidak berhasil.

2. Pusat Tenaga Rakyat (Putera)

Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943. Pemimpinnya terkenal dengan sebutan Empat Serangkai, yaitu : Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mas Mansur.

Tujuannya adalah untuk memberikan pembelaan kepada Jepang. Tetapi bagi tokoh-tokoh Indonesia justru untuk membina kader-kader bangsa dan menggembleng mental rakyat agar mampu berjuang menuju kemerdekaan. Karena Jepang semakin timbul kekhawatiran, maka pada tahun 1944 Putera dibubarkan.

3. Jawa Hokokai (Gerakan Kebangkitan Rakyat Jawa)

Tujuannya untuk menggerakkan seluruh rakyat agar memberikan kebaktiannya kepada kekuasaan Jepang. Rakyat diminta untuk membantu dalam melawan Sekutu.

4. PETA

Pada tanggal 3 Oktober 1943 Jepang membentuk barisan sukarela yang disebut Pembela Tanah Air atau disingkat PETA. PETA ini terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia yang dilatih sebagai prajurit di bawah pengawasan opsir-opsir Jepang. PETA inilah yang kemudian akan menjadi inti dari Tentara Nasional Indonesia pada zaman Revolusi Kemerdekaan.

Tujuannya agar dapat mempertahankan wilayahnya sendiri, apabila sewaktu-waktu Jepang meninggalkan negeri ini. Itulah sebabnya, maka disetiap kabupaten dibentuk PETA. Nama Peta untuk tingkat kabupaten disebut Daidan, dan dikepalai oleh seorang Daidanco.

5. Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)

Sementara partai-partai politik dibubarkan, Jepang masih memberikan izin untuk berkembangnya sebuah partai Islam, yaitu Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Karena organisasi ini bukan merupakan partai politik. Pimpinan MIAI diserahkan kepada Wondoamisena dan K.H. Mas Mansur. Bahkan negara Nippon ini memberikan bantuan, sebab kelompok Islam dinilai paling anti terhadap kekuasaan orang-orang barat.

Akan tetapi, pada perkembangannya organisasi ini selalu dicurigai. Akhir tahun 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

6. Barisan Pelopor

Tahun 1944, Jepang semakin terdesak dalam perang Pasifik. Satu demi satu daerah pendudukannya jatuh ke tangan Amerika Serikat. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat Indonesia, pada tanggal 14 September 1944 dibentuk Barisan Pelopor, sebagai bagian dari Jawa Hokokai.

Barisan Pelopor ini merupakan organisasi pemuda pertama di masa penjajahan Jepang yang dibimbing langsung oleh kaum nasionalis Indonesia. Pimpinan organisasi dipegang oleh Ir. Soekrno dibantu oleh R.P. Suroso, Oto Iskandardinata dan Buntaran Martoatmojo.

Melalui berbagai pidato dari para pemimpin nasionalis, Barisan Pelopor berhasil mengobarkan semangat nasional dan rasa persaudaraan di kalangan rakyat. Mereka juga berlatih kesiapsiagaan militer dengan kayu dan bambu runcing.

Kebijakan pendudukan Jepang dengan beberapa organisasi yang dibentuknya, sedikit banyak telah memberikan keuntungan bangsa Indonesia. Organisasi seperti Putera, Jawa Hokokai, Barisan Pelopor, telah dimanfaatkan Bangsa Indonesia untuk membina kader-kader pejuang yang tangguh. Bahkan, secara diam-diam telah digunakan untuk mengobarkan semangat nasionalisme demi perjuangan nasional.

2. KEBIJAKAN JEPANG PADA AKHIR MASA PENDUDUKAN DI INDONESIA

Pada akhir tahun 1944, Jepang semakin terdesak, beberapa pusat pertahanan di Jepang termasuk kepulauan Saipan jatuh ke tangan Amerika Serikat. Jepang semakin terpuruk, semangat tempur tentara Jepang makin merosot dan persediaan senjata dan amunisi terus berkurang dan banyak kapal perang yang hilang, keadaan semakin diperburuk dengan perlawanan rakyat yang semakin menyala.

Pada tanggal 17 Juli 1944, Jenderal Nideki Tojo diganti oleh Jenderal Koniaki Koiso. Kemudian pada tanggal 7 September 1944 Jenderal Koiso memberikan kebijakan janji kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari.

1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ BPUPKI

Pada 1 Maret 1945, panglima Jepang letnan jenderal kumakici horada mengumumkan pembentukan badan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekan Indonesia (BPUPKI). Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, dan tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara merdeka Indonesia.

Pengangkatan anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang diumumkan pada tanggal 29 April 1945. Sebagai ketua BPUPKI adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat, sebagai wakil ketua diangkat dua orang, yaitu R.P Suroso dan orang Jepang yang bernama Ichibangase. Upacara peresmian BPUPKI dilaksanaklan pada tanggal 28 Mei 1945 dihadiri oleh seluruh anggota dan dua pembesar Jepang yaitu Jenderal Itagaki (Panglima Tentara Wilayah ke-7 yang bermarkas di Singapura dan membawahi tentara-tentara yang bertugas di Indonesia) dan Panglima tentara ke-16 yang baruyaitu Letnan Jenderal Nagano. Sidang-sidang yang dilaksanakan BPUPKI.

a. Sidang I (29 Mei -1 Juni 1945)

Hasil sidang I ini yaitu membahas rumusan dasar filsafat bagi negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin mengusulkan lima asas dan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sokarno mengucapkan pidato tentang lima asas yang dikenal dengan istilah Pancasila.

Perumus dasar negara Indonesia merdeka yaitu :

1. Mr. Muhammad Yamin (29 mei 1945) ,pokok pikiran : Peri kebangsaan, Peri kemanusiaan, Peri ketuhanan, Peri kerakyatan, Kesejahteraan rakyat.
2. Prof. Dr. Supomo (31 mei 1945) , pokok pikiran : Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Keadilan rakyat.
3. Ir.Soekarno (1 juni 1945), pokok pikiran : Kebangsaan, Internasionalisme dan Peri kemanusiaan, Mufakat dan Demokrasi, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada tanggal 22 Juni 1945, sembilan orang anggota yaitu Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Moh. Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wachid Hasyim, Agus Salim dan Abikusno Cokrosuyoso membentuk panitia kecil yang merumuskan asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Rumusan itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang kelak setelah mengalami sedikit perubahan ketika dijadikan Pembukaan UUD 1945.

b. Sidang II (10-17 Juli 1945)

Sidang BPUPKI ke-2 ini merupakan kelanjutan sidang panitia kecil. Hasil sidang yaitu membahas rancangan hukum dasar yang nantinya setelah Indonesia merdeka disahkan menjadi UUD 1945.

Seiring berjalannya BPUPKI pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hirosima dibom atom oleh sekutu dan pada tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkannya BPUPKI dan dibentuklah PPKI (Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia).

2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau disebut Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai Ir. Sukarno dan Moh. Hatta sebagai wakilnya. Pembentukan PPKI sebagai akibat dari bayangan kekalahan Jepang, karena pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom oleh Sekutu.

Lebih-lebih setelah tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dibom oleh Sekutu lagi. Dalam situasi demikian tiga pemimpin Indonesia yaitu Ir. Sukarno, Moh. Hatta dan dr. Rajiman Wedyodiningrat dipanggil ke Dalath, Vietnam Selatan oleh Marsekal Darat Terauchi. Ia menyampaikan keputusan pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pelaksaaannya setelah persiapan selesai. Wilayah Indonesia yaitu meliputi seluruh Hindia-Belanda.

Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, dengan demikian berakhirlah Perang Pasifik. Bersamaan itu pula ketiga pemimpin yang pergi ke Dalath telah kembali ke tanah air. Situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pejuang nasionalis Indonesia untuk memproklamasikan dirinya sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Hingga akhirnya di adakanlah rapat PPKI pada 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di tandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah pembacan nakah proklamasi maka Indonesia dinyatakan merdeka dan berita kemerdekaan Indonesia di umumkan ke seluruh Indonesia dan dunia lewat alat komunikasi yang dimiliki oleh Jepang.

PPKI dapat bersidang setelah pengucapan proklamasi kemerdekaan, yaitu

1. Sidang pertama (18 Agustus 1945), hasilnya: Menetapkan Ir.Soekarno dan Moh.Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945, Membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai pembantu presiden.

2. Sidang kedua (19 Agustus 1945), hasilnya : Menetapkan 12 departemen dan membagi Indonesia ke dalam 8 provinsi.

3. Sidang ketiga (22 agustus 1945), hasilnya : membentuk BKR (Badan keamanan rakyat), menetapkan PNI (Partai Nasional Indonesia) sebagai partai tunggal, membentuk KNID (komite nasional indonesia daerah)

3. Perbandingan Masa Pendudukan Awal dan Akhir Jepang di Indonesia

Pada masa pendudukan awal Jepang, fokus Jepang adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan memasukan semangat Jepang ke dalam masyarakat. Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang mengikis kebarat-baratan yang dimiliki Indonesia untuk memasukkan budaya dan sifat penduduk Jepang. Jepang membentuk pemerintahan serta organisasi dimana rakyat Indonesia diperbolehkan ikut andil di dalamnya dengan tujuan agar penduduk Indonesia menjadi pembela Jepang, tetapi usaha tersebut gagal dan akhirnya organisasi-organisasi bentukan Jepang perlahan-lahan dibubarkan dikarenakan semangat nasionalisme yang tumbuh di dalam organisasi bentukan Jepang tersebut.

Pada masa pendudukan akhir Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia di “kemudian hari” untuk tetap menjaga simpati dari bangsa Indonesia ditengah-tengah keguncangannya melawan sekutu. Untuk merealisasikan janji tersebut Jepang membentuk BPUPKI sevagai bedan perumus kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu dan masa vacuum of power ini dimanfaatkan Indonesia untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan.

Anggota Kelompok :

Ademila Almi Astuti (02)
Anindita Fadia Adilah (06)
Enggar Puspitarini (12)
Hartiwi (16)
Intan Salfa Z R P (17)
Widyasari Pangesti (29)

Read More