A. Kebijakan pada masa pendudukan jepang di indonesia
1. Kebijakan di bidang Pemerintahan
Pada awalnya jepang membolehkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi disamping menggunakan bahasa Jepang,Bendera Merah Putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru, mengikutkan rakyat dalam berbagai organisasi resmi pembentukan Jepang begitu juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Namun itu semua hanya untuk menarik simpati rakyat indonesia, tak lupa juga jepang menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majelis Islam tetap berdiri. Pada akhirnya rakyat diharuskan menyerahkan besi tua, semua harta peninggalan Belanda, hasil perkebunan, ataupun pabrik disita.
2. Kebijakan di bidang Pendidikan
Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi/perbedaan yang diterapkan Belanda. Pada pemerintahan Jepang, siapa saja boleh mengenyam/merasakan pendidikan. Rakyat dari lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Jepang pun juga menerapkan jenjang pendidikan formal seperti di negaranya yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun.Dimana sistem ini masih diterapkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini.
Usaha Jepang dalam menjepangkan rakyat Indonesia termasuk juga para siswa dilihat dengan adanya pelajaran bahasa Jepang meskipun dalam bentuk stensilan yang khusus disusun untuk mempelajari bahasa Jepang. Disamping mempelajari bahasa Jepang diajarkan pula huruf abjad Jepang.Sejak kelas satu mulai di perkenalkan huruf Jepang dari abjad Katagana,selanjutnya untuk kelas-kelas tinggi diajarkan abjad Hiragana dan kemudian abjad Kanji.
Begitu pula dengan para gurunya, diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan.Kebijakan lain yang diterapkan Jepang yaitu para siswa termasuk guru-gurunya harus upacara dan menunduk kearah matahari terbit dengan cara rukuk atau (membungkuk)yang disebut upacara Seikeirei.
Hal ini dapat dipahami,pendidikan yang diberikan Jepang pada rakyat pribumi semata-semata hanya untuk kepentingan Jepang,tanpa memikirkan kemajuan pendidikan rakyat pribumi,karena melalui pendidikan,pemerintahan Jepang mulai memasukkan rasa simpati kepada rakyat,terutama dalam mengenyam pendidikan,yang di zaman belanda untuk masuk Sekolah rakyat saja sangat susah,hanya orang tertentu saja yang diperbolehkan untuk sekolah.Sedangkan Jepang sebaliknya,namun tujuan sebenarnya untuk menjepangkan rakyat Indonesia dan rasa kecintaan kepada Jepang.
3. Kebijakan Politik
Pada masa pendudukan Jepang,semua partai politik rakyat pribumi dibubarkan dan dihapuskan,surat kabar dihentikan keberadaannya serta dilarang untuk menerbitkannya dan harus digantikan dengan koran Jepang-Indonesia.Pemerintah Jepang melarang rakyat pribumi untuk menghentikan semua bentuk perkumpulan,dan Jepang akan mengendalikan seluruh organisasi nasional,dan dalam bidang politik pemerintahan, Jepang juga membentuk 8 bagian pada pemerintah pusat dan bertanggung jawab pengelolaan ekonomi pada syu (karesidenan).
4. Kebijakan dalam berbagai Organisasi
Masa pendudukan Jepang partai politik serta militer dibubarkan dan dibentuk perkumpulan atau organisasi yaitu:
a) Gerakan 3A ,dengan isinya : Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia, Yang dipimpin oleh Syamsuddin. Tujuannya didirikan untuk menanamkan kepercayaan kepada rakyat bahwa Jepang adalah pembela Indonesia.
b) MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia). Organisasi ini masih tetap berjalan karena masih diperbolehkan Jepang karena tidak termasuk kedalam partai politik. Pemimpinnya KH. Masmansyur
c) PUTRA (Pusat tenaga rakyat) dibentuk pada 1 Maret 1943, yang dipimpin oleh empat serangkai yaitu: Ir.Soekarno, Moh.Hatta, KH.Dewantara dan KH.Masmansyur. Tujuannya dibentuk untuk memberikan pembelaan kepada Jepang. Tetapi bagi tokoh-tokoh Indonesia justru untuk membina kader-kader bangsa dan menggembleng mental rakyat agar mampu berjuang menuju kemerdekaan.
d) Badan Pertimbangan Pusat (Chuo Sang In). Chuo Sang In dibentuk pada tanggal 5 September 1943 atas anjuran Perdana Menteri Jenderal Hideki Tojo. Ketuanya adalah Ir.Soekarno dan dua orang wakil yaitu R.M.A.A. Kusumo Utoyo dan dr.Buntaran Martoatmojo. Tugas badan ini adalah memberi masukan dan pertimbangan kepada pemerintah Jepang dalam mengambil keputusan.
e) Peta (Pembela Tanah Air), untuk mempertahankan tanah air Indonesia, pada tanggal 3 Oktober 1943 Jepang membentuk barisan sukarela yang disebut Pembela Tanah Air yang disingkat PETA. Peta ini terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia yang dilatih sebagai prajurit di bawah pengawasan opsir-opsir Jepang. Namun kemudian Peta inilah yang kemudian menjadi inti dari Tentara Nasional Indonesia pada zaman Revolusi Kemerdekaan.
f) Jawa Hokokai (Gerakan kebaktian Jawa). Dibentuk pada tahun 1944. Organisasi ini dibentuk karena semakin memanasnya perang Asia Pasifik dan memiliki tiga dasar yaitu: mengorbankan diri, mempertebal persaudaran dan melaksanakan tugas untuk Jepang.
5. Kebijakan dibidang Militer
Pada bulan April 1943, pemerintah militer Jepang secara intensif mulai mengorganisir barisan pemuda. Barisan pemuda ini berciri semi militer maupun militer. Tujuan Jepang adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar mampu mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan pasukan Sekutu. Berbagai barisan pemuda yang berbentuk semi militer, antara lain Seinendan, Fujinkai, dan Keibodan. Berikut ini wajib militer yang dibentuk untuk membantu Jepang menghadapi Sekutu.
a) Seinendan (Barisan pemuda). Sejarah mencatat pembentukannya ada yg bulan maret dan ada juga yang mengatakan bulan April 1943, dengan anggota para pemuda yang berusia 14-25 tahun.
b) Keibodan (Barisan pembantu polisi/ pejuang kewaspadaan), dibentuk pada 29 April 1943. Dengan anggotanya yang berumur 25-30 tahun.
c) Fujinkai (Barisan wanita) dibentuk pada bulan Agustus 1943.yang berusia 15 tahun keatas.
d) Gakokotai (barisan pelajar) adalah organisasi yang mengikutsertakan pelajar untuk berperang karena desakan militer akibat peperangan.
e) Heiho (Pasukan pembantu) sebagai bagian dari AD dan AL Jepang, dibentuk bulan April 1943, yang berusia 18-25 tahun.
f) Peta (Pembela tanah air).
g) Jawa Hokokai (Kebaktian rakyat Jawa). Harus berbakti kepada Jepang. Jepang menancapkan kebijakannya dan bermaksud memanfaatkan rakyat Indonesia untuk kepentingan Jepang.
h) Barisan Pelopor.
Pada tahun 1944, Jepang semakin terdesak dalam perang Pasifik. Satu demi satu daerah pendudukannya jatuh ke tangan pihak sekutu. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat Indonesia, pada tanggal 14 September 1944 dibentuklah Barisan Pelopor, sebagai bagian dari Jawa Hokokai. Barisan pelopor ini merupakan organisasi pemuda pertama di masa penjajahan Jepang yang dibimbing langsung oleh kaum nasionalis Indonesia. Pimpinan organisasi dipegang oleh Ir. Soekarno.
6. Kebijakan dibidang Agama
Kebijakan Jepang terlihat ketika memasuki Indonesia dengan janji-janji yang membuat rakyat Indoneisa begitu yakin atas tindakan-tindakannya, yang sama sekali membuat rakyat tidak pernah mengira Indonesia akan menjadi jajahannya, seperti yang saya kemukakan diatas. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yg dominan beragama Islam, dan bisa kita lihat dari Sabang sampai Merauke. Awal masuknya Jepang ke Indonesia, sebagai contoh Jepang juga pernah masuk ke Aceh yang merupakan pusat dari agama Islam. Awal pendudukan Jepang diIndonesia khususnya Aceh ini, memberikan harapan kebahagiaan rakyat Aceh yang akan menghormati agama Islam.
Namun pada kenyataannya, setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia semua janji yang diucapkan di ingkarinya dan mulai bersikap keras. Harapan rakyat terhadap Jepang yang semula bersemi mulai sirna. Tidak ada lagi harapan bahwa Jepang akan menjadi pembela rakyat dan pelindung agama Islam.
7. Kebijakan dibidang Sosial-Budaya
Kebijakan disini dapat kita lihat melalui penyerahan hasil panen berupa padi rakyat secara paksa,penyerahan ini tentulah menyengsarakan rakyat. Disebabkan keinginan Jepang bukan sekedar permintaan tapi merupakan tuntutan yang harus dipenuhi masyarakat, Begitulah kekajaman Jepang. Akibatnya banyak yang menderita kelaparan, rakyat menderita kemiskinan, menurunnya kesehatan masyarakat, keadaan sosial semakin memburuk. Dalam hal pakaian, rakyat terpaksa memakai baju dari goni, sehingga banyak berjangkit penyakit kulit, serta angka kematian semakin meningkat.
8. Kebijakan dibidang Ekonomi
Jepang menggunakan cara untuk dapat memenuhi kebutuhan perang dan industrinya, dengan eksploitasi terhadap sumber daya alam Indonesia. Hal ini berupa ekploitasi bidang hasil pertanian, perkebunan, hutan, bahan tambang dll. Hasil kurasan nya ini hanya untuk keuntungan dan kepentingan Jepang sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dampaknya dari ekpokitasi besar-besaran ini merugikan bangsa Indonesia dan kesengsaraan berupa kekurangan sandang, pangan. Rakyat harus terus menjalani hidupnya dalam serba kekurangan, dan parah lagi bahan makanan dibawa Jepang untuk para prajuritnya, sementara rakyat Indonesia mati kelaparan.
Pemerintah Jepang pun mengawasi kegiatan perekonomian pada sisa-sisa barang perdagangan, sekaligus memonopoli. Setiap hasilnya harus diserahkan kepada Jepang. Jadi konsekuensinya SDA dan masyarakatnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan perang. Sehingga rakyat Indonesia mengalami kelemahan fisik, dan kekurangan material.
B. Perbandingan masa awal dengan akhir pendudukan Jepang di Indonesia
Jepang pada mulanya mendapat sambutan baik oleh sebagian rakyat Indonesia karena mereka datang dengan semboyan sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. Namun pendudukan Jepang di Indonesia dalam beberapa bulan saja telah menunjukkan kekejamannya, bala tentara Jepang melakukan penindasan, pemerasan tenaga, perampasan kekayaan alam dan sebagainya. Semua organisasi politik yang ada pada saat itu dilarang. Satu-satunya organisasi politik berdasarkan agama Islam dibentuk pada zaman Jepang adalah Masyumi (Majelis Syuro Muslimin) pada tanggal 22 November 1943. Pada akhirnya rakyat mulai kehilangan kepercayaan kepada Jepang dan mulai melakukan perlawanan perlawanan.
Pada akhir tahun 1944, Jepang semakin terdesak, beberapa pusat pertahanan di Jepang termasuk kepulauan saipan jatuh ke tangan Amerika Serikat. Terdesaknya pasukan Jepang diberbagai front menjadi berita menggembirakan bagi bangsa Indonesia. Harapan bangsa Indonesia agar terjadi perubahan sikap terhadap penguasa Jepang ternyata terwujud. Jepang semakin terpuruk, semangat tempur tentara Jepang makin merosot dan persediaan senjata dan amunisi terus berkurang dan banyak kapal perang yang hilang, keadaan semakin diperburuk dengan perlawanan rakyat yang semakin menyala.
Salah satu pertempuran yang membawa dampak negatif bagi Jepang adalah Pertempuran Laut Karang atau Laut Koral (1942). Pertempuran ini tercatat sebagai pertempuran laut pertama yang melibatkan kapal-kapal perang kedua belah pihak. Serangan Jepang dapat ditahan oleh Amerika Serikat. Pada pertempuran ini Jepang mengalami kerugian dengan rusaknya berbagai kapal induk. Kekalahan Jepang pada pertempuran selanjutnya dikarenakan Amerika Serikat mampu mengetahu strategi yang akan dipakai oleh Jepang melalui penyadapan.
Jepang semakin dipersulit dengan adanya berbagai perlawanan yang berlangsung dibeberapa daerah di Indonesia. Perlawanan terhadap Jepang antara lain di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, Perlawanan rakyat Tasikmalaya dipimpin oleh KH. Zainal Mustofa, dan Perlawanan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Hal-Hal tersebut berdampak bagi pemerintahan yang ada di Jepang. Pada tanggal 17 Jui 1944, Jenderal Nideki Tojo diganti oleh Jenderal Koniaki Koiso. Pada tanggal 7 september 1994 Jenderal Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dikemudian hari. Pada 1 Maret 1945, panglima Jepang Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan pembentukan badan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekan Indonesia (BPUPKI). Seiring berjalannya BPUPKI, pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hirosima dibom atom oleh sekutu dan pada tanggal 7 Agustus 1945 dibubarkannya BPUPKI dan dibentuklah PPKI(Panitia persiapan kemerdekana Indonesia). PPKI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno beserta Moh. Hatta dan Dr. Rajiman Widyadiningrat berangkat ke Dalat, vietnam pada 2 Agustus 1945 bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kemerdekaan Indonesia.
Amerika Serikat kemudian membom atom kedua kota yang ada di Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Pemilihan kedua kota itu dikarenakan kedua kota tersebut merupakan pusat industri di Jepang. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada Sekutu dan berakhirnya juga masa pendudukan Jepang di Indonesia. Akan tetapi Jepang harus tetap menjaga status quo sebelum kedatangan Sekutu. Bangsa Indonesia memanfaatkan kondisi yang demikian itu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum Sekutu datang, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno di damping oleh Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian maka berakhirlah kekuasaan Jepang di Indonesia, dan Indonesia muncul menjadi satu negara yang merdeka.
Kesimpulannya, jika dibandingkan, Masa awal pendudukan Jepang di Indonesia bisa dibilang "Keras" dan menyengsarakan bangsa Indonesia. Kebijakan-Kebijakan Jepang sangat tidak menguntungkan rakyat Indonesia dan hanya bertujuan untuk kepentingan Jepang. Sedangkan masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia cukup longgar. Dikarenakan Jepang berada dalam kondisi tidak stabil dimana Jepang mulai kalah dalam berbagai pertempuran melawan Sekutu, sedangkan perlawanan-perlawanan dari Indonesia semakin berkobar. Ditambah mulai munculnya para cendekiawan seperti Ir.Soekarno, Sutan Syahrir dan Moh. Hatta yang terus menyebarkan semangat kemerdekaan.
Anggota Kelompok :
1. Bima Aji K (08)
2. Chandraka Rahsa K (10)
3. Fahrezi Rizal N F (14)
4. Rizky Murdiana (23)
5. Zulifa Khoirul U (31)
0 comments:
Post a Comment